Nelayan Banyuwangi Disiapkan Lebih Kuat
14 Mei 2026
Banyuwangi - Langit pagi di pesisir Lateng, Banyuwangi, masih tampak lembut ketika deretan kendaraan pejabat mulai memasuki kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Kamis (14/5/2026). Di kawasan yang perlahan tumbuh sebagai pusat penguatan ekonomi pesisir itu, pemerintah pusat dan daerah mengirim satu pesan yang sama: masa depan ketahanan pangan Indonesia tidak hanya berada di sawah, tetapi juga di laut.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi, Hj. Rr. Nanin Oktaviantie, bersama jajaran staf mendampingi Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono menerima kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan. Kunjungan tersebut menjadi momentum penting setelah pemerintah pusat menyatakan sektor pertanian nasional memasuki fase surplus produksi.
Kini, perhatian diarahkan pada kelompok yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi pesisir, tetapi belum sepenuhnya menikmati kesejahteraan yang layak: nelayan.
Suasana sederhana namun hangat tampak menyelimuti kawasan KNMP Lateng. Sejumlah pejabat tinggi yang hadir mengenakan kemeja putih, membaur dengan masyarakat nelayan yang sejak pagi telah berkumpul di sekitar lokasi. Dialog berlangsung santai, tetapi menyimpan pesan besar tentang arah pembangunan pangan nasional ke depan.
Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Presiden telah berhasil menuntaskan persoalan produksi padi nasional hingga mencapai kondisi surplus. Namun menurutnya, pekerjaan besar berikutnya adalah memperkuat kesejahteraan nelayan yang hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan klasik, mulai dari lemahnya posisi tawar hingga fluktuasi harga hasil tangkapan.
“Kalau pertanian sudah mulai kuat, sekarang perhatian kita harus ke nelayan. Mereka harus punya nilai tawar yang lebih baik,” ujarnya di sela kunjungan.
Karena itu, pembentukan Kampung Nelayan Merah Putih seperti yang dikembangkan di Lateng dinilai menjadi langkah strategis yang harus diperluas di berbagai daerah pesisir Indonesia. Pemerintah memandang penguatan kawasan nelayan tidak cukup hanya melalui bantuan alat tangkap, melainkan harus dibangun melalui sistem ekonomi yang terintegrasi.
Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat langsung sejumlah fasilitas pendukung yang telah tersedia di kawasan KNMP. Infrastruktur pendukung dianggap menjadi faktor penting agar hasil tangkapan nelayan memiliki kualitas lebih baik dan mampu bertahan dalam dinamika pasar.
Selama ini, salah satu persoalan utama yang dihadapi nelayan adalah lemahnya rantai distribusi. Ketika hasil tangkapan melimpah, harga ikan kerap jatuh karena minimnya fasilitas penyimpanan dan distribusi yang memadai. Akibatnya, nelayan sering berada pada posisi sulit dan tidak memiliki pilihan selain menjual hasil tangkapan dengan harga rendah.
Pemerintah pusat kini mulai menaruh perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Tahun ini, peningkatan nilai tawar nelayan menjadi salah satu prioritas nasional, termasuk melalui penetapan harga acuan ikan sebagai pijakan stabilitas pasar.
Langkah itu diharapkan mampu meniru keberhasilan sektor pertanian yang sebelumnya berhasil diperkuat melalui perbaikan distribusi, ketersediaan pupuk, serta jaminan harga bagi petani. Pemerintah ingin pola serupa diterapkan di sektor kelautan agar kesejahteraan masyarakat pesisir ikut meningkat.
Banyuwangi sendiri dinilai memiliki modal kuat untuk menjadi contoh pengembangan ekonomi maritim nasional. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa itu memiliki garis pantai panjang, aktivitas perikanan yang hidup, serta komunitas nelayan yang menjadi bagian penting denyut ekonomi daerah.
Tidak hanya dikenal sebagai daerah pariwisata, Banyuwangi dalam beberapa tahun terakhir juga mulai mendorong penguatan sektor kemaritiman dan ekonomi pesisir. Kehadiran KNMP Lateng menjadi bagian dari upaya membangun pusat pemberdayaan nelayan yang lebih modern dan berkelanjutan.
Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendukung pengembangan kawasan nelayan. Menurutnya, penguatan sektor pesisir tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup ribuan keluarga nelayan.
“Ketika nelayan kuat, maka ekonomi pesisir ikut bergerak,” ujarnya.
Kepala Diskopumdag Banyuwangi Hj. Rr. Nanin Oktaviantie juga menegaskan pentingnya dukungan lintas sektor dalam membangun kawasan ekonomi nelayan. Selain infrastruktur, penguatan UMKM olahan hasil laut hingga pemasaran produk menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan.
Pemerintah daerah berharap keberadaan KNMP Lateng tidak berhenti sebagai proyek simbolik semata. Kawasan tersebut diharapkan benar-benar menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, mulai dari pengolahan hasil laut, perdagangan, hingga penguatan koperasi nelayan.
Di tengah tantangan ekonomi global dan fluktuasi harga pangan, sektor kelautan dinilai memiliki peluang besar menjadi sumber pertumbuhan baru. Laut Indonesia yang luas dianggap menyimpan potensi besar jika dikelola dengan tata niaga dan distribusi yang lebih adil.
Bagi masyarakat nelayan di Lateng, kunjungan pejabat negara tersebut menghadirkan harapan baru. Mereka berharap perhatian pemerintah tidak berhenti pada kunjungan seremonial, melainkan benar-benar diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak pada kehidupan nelayan kecil.
Pagi itu, di bawah semilir angin pesisir Banyuwangi, harapan itu tampak tumbuh perlahan. Pemerintah ingin memastikan bahwa nelayan tidak lagi hanya menjadi penonton di negeri maritimnya sendiri, melainkan menjadi bagian utama dari masa depan ketahanan pangan Indonesia. (Humas)
