Benahi Pasar Demi Dongkrak Pendapatan
05 Mei 2026
Banyuwangi - Dari sudut riuh Waroeng Kemarang, Selasa, 5 Mei 2026, denyut pengelolaan pasar tradisional Banyuwangi dibedah dengan cara yang tak biasa. Tidak ada panggung seremonial, tak pula pidato basa-basi. Yang hadir justru forum serius—rapat evaluasi dan koordinasi pasar se-kabupaten—yang menyasar dua isu paling krusial: pendapatan asli daerah (PAD) dan tata kelola pasar.
Di balik meja panjang yang dipenuhi berkas dan catatan lapangan, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi, Hj Rr Nanin Oktaviantie, memimpin langsung jalannya diskusi. Di sampingnya, Kepala Bidang Pasar Abdul Karim turut mengawal jalannya forum. Agenda yang dibahas terdengar teknokratis, namun dampaknya sangat nyata bagi denyut ekonomi rakyat: mulai dari retribusi, kebersihan, hingga hubungan antara pedagang dan pengelola pasar.
Nanin membuka rapat dengan nada lugas dan tanpa kompromi. Ia menegaskan bahwa pendekatan lama dalam mengelola pasar sudah tak lagi relevan. Evaluasi PAD, menurutnya, tidak bisa terus bertumpu pada pola penagihan konvensional yang rawan celah. Di titik inilah, digitalisasi menjadi keniscayaan.
“Pasar bukan sekadar ruang transaksi. Ini adalah ekosistem ekonomi rakyat yang harus dikelola dengan disiplin data dan transparansi,” ujarnya.
Pernyataan itu menjadi garis tegas arah kebijakan ke depan. Digitalisasi retribusi, pencatatan berbasis sistem, hingga transparansi setoran menjadi fokus utama. Nanin juga menekankan bahwa akuntabilitas bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan fondasi kepercayaan publik.
Abdul Karim kemudian menambahkan perspektif lapangan yang lebih detail. Ia memaparkan bahwa sejumlah pasar memang menunjukkan tren kenaikan setoran PAD dalam beberapa waktu terakhir. Namun, capaian tersebut belum merata. Disparitas antarwilayah masih terlihat jelas.
“Ada pasar yang sudah mulai tertib, tapi ada juga yang masih menghadapi persoalan klasik,” katanya.
Persoalan yang dimaksud bukan hal baru: kebocoran retribusi, pencatatan ganda, hingga fasilitas pasar yang kurang terawat. Bahkan di beberapa lokasi, revitalisasi fisik yang telah dilakukan belum diimbangi dengan pembenahan sistem manajemen. Akibatnya, perubahan yang diharapkan belum sepenuhnya terasa.
Diskusi pun berkembang dinamis. Para pengelola pasar yang hadir tidak sekadar menjadi pendengar, tetapi aktif menyampaikan kondisi riil di lapangan. Sejumlah kendala mengemuka—mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, resistensi pedagang terhadap sistem non-tunai, hingga kurangnya sosialisasi terkait kebijakan baru.
Di satu sisi, perubahan memang tidak selalu mudah. Banyak pedagang yang masih nyaman dengan sistem tunai karena dianggap lebih sederhana dan langsung. Namun di sisi lain, sistem tersebut justru membuka peluang terjadinya ketidaktertiban dan kebocoran.
Meski demikian, forum ini juga memunculkan optimisme. Beberapa pasar telah mulai menerapkan praktik baik yang patut diapresiasi. Penggunaan aplikasi sederhana untuk pencatatan retribusi harian, misalnya, terbukti mampu meningkatkan transparansi. Bahkan, ada pengelola pasar yang telah memanfaatkan dashboard monitoring untuk memantau setoran secara real-time.
Praktik-praktik ini dinilai sebagai embrio perubahan yang bisa direplikasi di pasar lain. Nanin menegaskan bahwa inovasi tidak harus selalu besar dan rumit. Yang terpenting adalah konsistensi dan keberanian untuk memulai.
“Kalau ada yang sudah berjalan baik, jangan berhenti di situ. Kita perlu replikasi dan skalakan,” tegasnya.
Rapat kemudian mengerucut pada sejumlah langkah konkret. Tidak lagi sekadar wacana, forum ini menghasilkan target yang terukur. Standardisasi prosedur operasional (SOP) menjadi prioritas utama agar pengelolaan pasar memiliki acuan yang jelas dan seragam. Selain itu, uji coba pembayaran digital akan segera diterapkan di sejumlah pasar prioritas.
Langkah lain yang tak kalah penting adalah pelaksanaan audit berkala. Audit ini diharapkan mampu memetakan potensi kebocoran sekaligus memastikan sistem berjalan sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian, setiap rupiah yang masuk dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Di luar ruangan, aktivitas jual-beli tetap berlangsung seperti biasa. Tawar-menawar, suara pedagang, dan hiruk-pikuk pembeli menjadi latar yang kontras dengan diskusi serius di dalam forum. Namun justru di sanalah relevansi rapat ini terasa.
Apa yang dibahas di dalam ruangan bukan sekadar angka dan laporan, melainkan menyangkut masa depan pasar tradisional sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Perubahan mungkin tidak terjadi dalam semalam, tetapi arah baru sudah mulai dirumuskan.
Pelan, namun pasti, pasar-pasar di Banyuwangi sedang bergerak menuju tata kelola yang lebih transparan, modern, dan akuntabel. Sebuah proses yang tidak mudah, tetapi mendesak untuk dilakukan.
Sebab di balik setiap lapak dan transaksi, ada harapan yang harus dijaga—bahwa pasar tetap menjadi ruang hidup yang adil, tertib, dan mampu menggerakkan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (Humas)
